Bank Indonesia (BI) Kembali Peringatkan Para Pengguna Bitcoin
2018/01/14
Add Comment
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, : "Mata uang virtual seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 71 tahun 2011 tentang Mata Uang."
Dalam Undang-Undang menyebutkan, mata uang adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk pembayaran, atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.
Dengan begitu, ditegaskan oleh Agusman, kepemilikan mata uang virtual yang satu ini sangat beresiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak mendapat underlying asset yang mendasari harga.
Resiko lainnya, yaitu nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga sangat rentan terhadap resiko bubble (penggelembungan) serta rawan untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan keuangan dan merugikan masyarakat.
Bank Indonesia (BI) juga mengingatkan, sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh jasa sistem pembayaran seperti prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateaway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transafer dana, dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga lain selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual seperti Bitcoin.
Dirangkum dari berbagai sumber
0 Response to "Bank Indonesia (BI) Kembali Peringatkan Para Pengguna Bitcoin"
Post a Comment
Budayakan berkomentar dengan bahasa yang sopan dan santun.